Perkawinan Beda Agama Tujuan Hukum dan Dampak Psikologis

Perkawinan Beda Agama

(Tinjauan Hukum dan Dampak Psikologis)

Wanardi Syarif*

Pendahuluan
Islam diturunkan sebagai agama yang sempurna yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang luhur sebagai petunjuk bagi umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Salah satu tuntunan Islam adalah institusi perkawinan. Keberadaan institusi perkawinan pada hakekatnya adalah untuk mengakomodir kebutuhan manusia.
Dalam Alquran Allah swt menyatakan bahwa manusia diciptakan dari seorang pria dan seorang wanita, kemudian mereka dijadikan berbangsa dan bersuku-suku agar mereka saling kenal.[1] Perkenalan antara pria dan wanita menimbulkan perasaan saling tertarik, dan kemudian dapat berlanjut menjadi suatu perkawinan. Perkawinan itu mempunyai dua aspek, yaitu aspek biologis dan afeksional. Aspek biologis adalah kebutuhan manusia untuk mendapatkan keturunan, sedangkan aspek afeksional adalah kebutuhan manusia berupa ketenangan dan ketentraman berdasarkan kasih sayang.
Dengan demikian, mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat tali perkawinan bukan sekedar kontrak perjanjian perdata tetapi juga merupakan hal yang suci. Perjanjian dalam perkawinan merupakan perjanjian yang sakral di hadapan Tuhan. Namun demikian tidak jarang terjadi tugas yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Di era modern, pergaulan pria-wanita telah melampaui batas-batas kesukuan, etnisitas, dan bahkan batas keagamaan. Itu berarti perbedaan etnis dan agama bukan merupakan halangan untuk saling kenal dan akhirnya menikah. Bagi umat Islam, perkawinan antar etnis atau bahkan antar bangsa tidak menjadi halangan, sepanjang kedua belah pihak masih seagama (Islam). Namun yang menjadi persoalan adalah perkawinan antar agama yang sekarang ini terjadi di kalangan masyarakat.
Di sisi lain, perkawinan antar agama mempunyai efek yang besar dan sangat berpengaruh pada diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Karena selain dipermasalahkan menurut hukum, juga membawa tekanan tersendiri bagi jiwa seseorang dalam kelangsungan kehidupannya.
Perkawinan Antar Agama
 Dimaksud  dengan perkawinan antaragama dalam konteks ini adalah perkawinan antara orang yang beragama Islam (pria/wanita) dengan orang yang bukan beragama Islam (pria/wanita).
Realitas menunjukkan bahwa seseorang terkadang memandang kehidupan dalam perkawinan sebagai kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan tanpa problematika, sehingga pertimbangan atau faktor keberagamaan terabaikan. Jelasnya, bahwa dalam memilih calon pendamping hidupnya hanya didasarkan pada faktor fisik (cantik dan tampan) dan materi (kekayaan) tanpa mempertimbangkan status keberagamaan calon suami atau istri. Sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama.
Pada dasarnya, baik Islam maupun non Islam menolak terjadinya perkawinan antar agama. Semua agama menghendaki agar perkawinan dilakukan atas dasar satu agama (seiman). Dalam Islam, Alquran (QS. 2: 21) melarang perkawinan seorang muslim atau muslimah dengan seorang musyrik (pemuja berhala), karena Allah swt. lebih menghargai seorang budak berlian yang beragama Islam, seperti disebutkan Hazairin, juga melarang umatnya melangsungkan perkawinan dengan pria atau wanita dari agama lain.[2]
Agama Kristen Katholik secara tegas menyatakan, “Perkawinan antara orang Katholik dengan penganut agama lain adalah tidak sah.” Dalam hal tertentu, uskup dapat memberikan dispensasi jika memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum gereja. Pertama: yang beragama Katholik berjanji akan tetap setia pada iman Katholik, berusaha memandikan dan mendidik anak-anak mereka secara Katholik. Kedua: yang tidak beragama Katholik berjanji menerima perkawinan secara Katholik, tidak menghalangi pihak yang beragama Katholik melaksanakan imannya, dan bersedia mendidik anak-anaknya secara Katholik.
Seperti halnya agama Protestan, juga melarang penganutnya melakukan perkawinan tidak seiman. Pengecualiannya hanya diberikan jika memenuhi beberapa persyaratan. Pertama: yang beragama Kristen Protestan harus menandatangani perjanjian yang berisi; tetap akan melaksanakan iman Kristennya, akan membaptis anak-anak yang lahir dari perkawinan itu secara Kristen. Kedua: yang bukan beragama Protestan harus menandatangani surat pernyataan bahwa ia tidak keberatan perkawinan dilaksanakan di gereja Protestan, dan tidak keberatan anak-anak mereka dididik secara Protestan.[3]
Dalam agama Hindu, perkawinan dapat disahkan jika kedua mempelai itu telah menganut agama yang sama, yaitu agama Hindu. Menurut hukum Hindu, untuk pengesahan suatu perkawinan tidak ada suatu escape clausule yang memungkinkan Brahmana mengesahkan upacara perkawinan kalau kedua mempelai itu berbeda agama. Jika kedua calon mempelai berbeda agama, Brahmana baru mengesahkan perkawinan mereka kalau pihak yang beragama selain Hindu telah disuddhikan (disahkan) sebagai pemeluk agama Hindu, dan menandatangani Sudi Vadhana (surat pernyataan masuk agama Hindu).[4]
Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Antaragama
Dari segi hukum, perkawinan seorang pria muslim dengan wanita ahl al-kitab sebenarnya dibolehkan (tidak dilarang).[5] Akan tetapi fatwa MUI (1 Juni 1980) dan Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan antar agama secara total (tanpa terkecuali).[6]
Fatwa MUI yang melarang perkawinan antar agama sebenarnya cukup beralasan, jika hal itu ditinjau dari pemahaman dan pelaksanaan tujuan-tujuan syari’at (maqashid al-syari’at).[7] Bagi umat Islam, perkawinan bukan hanya perjanjian lahiriyah tentang kelangsungan keturunan, tetapi juga pertalian suci yang bertujuan mencapai kebahagiaan dan kepatuhan kepada Allah swt. Oleh karena itu, ketaatan pada satu agama (seiman) oleh pihak-pihak yang berkepentingan merupakan unsur penting dalam perkawinan. Kebolehan yang diberikan kepada pria muslim untuk menikahi wanita-wanita ahl al-kitab adalah izin bersyarat (QS. 5: 5). Artinya perkawinan itu dibolehkan selama pria tersebut dapat menjaga dirinya dan  membimbing anak-anaknya tetap pada jalan Islam.[8] Jadi substansi larangan perkawinan antar agama adalah pencegahan bagi pria dan wanita Islam untuk berpindah agama (murtad).[9]
Meskipun kerukunan umat beragama di Indonesia berjalan baik serta banyak pihak  yang menginginkan dialog Timur-Barat  (Islam-Kristen), tetapi masih banyak (bahkan dikalangan ilmuwan sendiri) yang menganggap Islam sebagai ancaman terhadap Kristen (Barat).[10] Kenyataan ini meyakinkan kita tentang persaingan keagamaan yang rumit dalam kehidupan modern, keinsafan inilah agaknya yang mendorong para ulama (MUI) mengeluarkan fatwa seperti tersebut di atas.
Dengan demikian, larangan perkawinan antar agama erat kaitannya dengan konteks sosial umat Islam dewasa ini dan pertimbangan prinsip kemaslahatan umum (mashlahah ‘ammah).[11] Dalam kehidupan dunia modern, kerugian yang diakibatkan oleh perkawinan seperti itu lebih besar daripada keuntungannya. Pergaulan yang telah melampaui batas-batas etnisitas, bangsa, dan keagamaan membuka kemungkinan bagi pendangkalan nilai-nilai keagamaan, yang tentu saja dapat menggoyahkan seseorang untuk tetap pada ajaran Islam.
Penjelasan di atas menjelaskan bahwa meskipun Alquran membolehkan perkawinan pria muslim dengan wanita ahl al-kitab, faktor kondisional umat Islam menuntut pelarangannya. Dengan kata lain, ide hukum yang terkandung dalam Alquran (QS. 5: 5) memungkinkan untuk tidak diterapkan kepada umat Islam, karena kondisinya tidak sesuai dengan yang berdasarkan Alquran. Jika ide tersebut diterapkan maka tujuan syari’at tidak tercapai dan kemungkinan besar Islam akan mundur pelan-pelan.
Oleh karena itu dari segi hukum, larangan perkawinan antar agama bagi umat Islam harus di tempatkan dalam prespektif tujuan syari’at. Untuk mewujudkan tujuan syari’at, penerapan hukum terhadap suatu masalah  perlu dipertimbangkan kondisi sosio-politis dan sosio-kultural masyarakat dimana hukum itu diterapkan.[12] Dalam kondisi sosial umat Islam dewasa ini, larangan perkawinan antar agama merupakan suatu ketetapan yang absah. Sebab, dengan larangan tersebut ide hukum tentang keluarga Islami dan komunitas muslim yang terkandung dalam Alquran dapat terwujud.
Di samping itu, perkawinan antar agama menimbulkan akibat hukum yang rumit bagi kedua belah pihak. Jika terjadi pemutusan perkawinan (meskipun ketika melangsungkan perkawinan salah satu pihak telah mengikuti agama pihak lain, sering terjadi pihak yang telah menukar agamanya kemudian kembali ke agama semula) masalah hukum yang timbul adalah masalah soal perceraian, warisan, dan status anak. Status anak umpamanya, apakah anak akan mengikuti status hukum ibunya atau ayahnya merupakan masalah yang sulit dipecahkan.
Dampak Psikologis Perkawinan Antaragama
Sebagaiman telah disebutkan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan efeksional. Kebutuhan efeksional adalah kebutuhan manusia untuk mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindung, dihargai, diperhatikan, dan lain sebagainya.
Secara psikologis, perkawinan yang didasarkan pada pemenuhan biologis dan materi semata tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Hal itu berarti faktor afeksional adalah pilar utama bagi stabilitas suatu perkawinan.[13] Sebagaimana difirmankan Allah swt; dalam QS. Al-Rum (30): 21:
ô`ÏBurÿ¾ÏmÏG»tƒ#uä÷br&t,n=y{/ä3s9ô`ÏiBöNä3Å¡àÿRr&%[`ºurø—r&(#þqãZä3ó¡tFÏj9$ygøŠs9Î)Ÿ@yèy_urNà6uZ÷t/Zo¨Šuq¨BºpyJômu‘ur4¨bÎ)’Îûy7Ï9ºsŒ;M»tƒUy5Qöqs)Ïj9tbr㍩3xÿtGtƒÇËÊÈ
Terjemahnya:
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri (pasangan) dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.[14]
Faktor afeksional suatu perkawinan tidak bersifat sementara, tetapi melandasi hubungan suami istri seumur hidup. Saling cinta dan saling mengasihi antara kedua belah pihak adalah sesuatu yang dialami, dan sejalan dengan hukum dan Sunnah Allah (sunnatullah),[15] itu merupakan pertanda kebesaran Yang Maha Pencipta. Jika manusia memahami dan menghayatinya maka ia akan dibimbing ke arah keinsafan yang lebih mendalam akan kehadiran Allah dalam hidup ini, dan dituntun menuju pendekatan (taqarrub) kepada-Nya.[16]
Cinta dan kasih sayang yang tumbuh antara suami istri berkembang menjadi cinta kepada keturunan, yang pada gilirannya menyebar meliputi seluruh makhluk Allah. Keluarga bahagia dapat melindungi manusia dari kesepian, mengajarkan seseorang agar bertanggung jawab, memelihara dan saling memperhatikan. Utnuk mencapai tujuan ini, sebuah keluarga hendaknya mengandung dinamika.[17]
Keluarga bahagia sulit terwujud jika suatu perkawinan tidak dilandasi keyakinan yang sama (seiman). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa:
Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membetuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[18]
Perbedaan agama dalam perkawinan dapat menimbulkan tekanan psikologis, berupa konflik kejiwaan, yang pada gilirannya mengakibatkan disfungsi perkawinan itu sendiri. Jika terjadi konflik perbedaan agama yang tidak dapat diselesaikan, suami atau istri kemungkinan tidak akan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, tetapi memilih pola hidup sekuler. Pola hidup sekuler akan menimbulkan konflik baru yang sulit diatasi, dan dapat menjurus kepada konflik keluarga.
Dalam kehidupan dunia Timur, perkawinan bukan hanya ikatan antara individu, tetapi juga ikatan antara dua keluarga. Artinya, perkawinan itu melibatkan keluarga masing-masing pihak berada pada posisi yang sulit. Sebab, jika salah satu pihak (suami dan istri) pindah agama dan memakai tata cara salah satu agama maka akibat yang timbul adalah reaksi pihak keluarga. Konsekuensinya adalah pihak yang berpindah agama akan terkucil dari keluarga dan masyarakat dan secara tidak langsung juga agama. Jika terjadi krisis perkawinan, ia sulit diterima dalam lingkungan keluarganya karena dianggap telah murtad.
Pengalaman Dadang Hawari selama praktek konsultasi perkawinan antar agama membuktikan bahwa, keimanan suami atau istri terhadapnya bukan semakin bertambah melainkan semakin melemah. Demi “toleransi” dan “kerukunan”, masing-masing mereka melepaskan prinsip-prinsip aqidah agamanya sendiri sehingga terjadi pendangkalan iman, atau mungkin “konflik keimanan”, dapat menimbulkan depresi akibat perasaan bersalah dan berdosa.[19] Dampak psikologis lainnya dari perkawinan antar agama adalah perkembangan pertumbuhan anak. Perbedaan agama antara ayah dan ibu dapat membingungkan anak dalam hal memilih agama, apakah ia memilih agama ayahnya atau agama ibunya. Pengertian “toleransi dan kerukunan beragama” tidak berarti bagi pertumbuhan keagamaan dalam diri anak, bahkan besar kemungkinan anak memilih tidak beragama sama sekali (ateis). Di sinilah letak peran komitmen keagamaan ayah dan ibu dalam menentukan agama anak-anak, sebagaimana disabdakan Rasulullah saw:
كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ
Artinya:
“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), kedua orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”[20]
Dari tataran pemikiarn di atas, ada satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa perkawinan antar agama menimbulkan dampak negatif psikologis terhadap kedua belah pihak (suami-istri) serta perkembangan pertumbuhan keagamaan dalam diri anak. Itulah sebabnya, Islam menganjurkan perkawinan harus seagama (Islam), sebagaimana disabdakan Rasulullah saw:
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
Artinya:
“Wanita itu dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Akan tetapi utamakanlah yang beragama agar engkau memperoleh kebahagiaan.”[21]
Penutup
Dari pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa  Agama merupakan pilar utama bagi perkawinan umat Islam. Perkawinan seagama lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada keburukan, sedangkan perkawinan antar agama lebih banyak menimbulkan keburukan daripada kebaikan. Perkawinan yang tidak berlandaskan kesamaan agama dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga, padahal keluarga yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik pula, sebab keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat.
Dari segi hukum, wanita muslimah sama sekali tidak diperbolehkan (haram) dinikahkan dengan pria non muslim, sedangkan pria muslim dibenarkan menikahi wanita ahl al-kitab bila dapat menjaga dirinya dan membimbing anaknya tetap pada ajaran Islam. Namun demikian, dalam konteks sekarang dalam perkawinan antar agama sama sekali tidak diperbolehkan (dilarang) seperti difatwakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Juni 1980. Larangan itu didasarkan pada kemaslahatan umum, agar penerapan ide-ide hukum sesuai dengan tujuan syari’at (maqashid syari’ah). Sementara itu perkawinan antar agama menimbulkan dampak psikologis terhadap kedua belah pihak (suami-istri) berupa depresi dan tekanan psikososial.

Daftar Pustaka

Abu Daud, Sunan Abu Daud Jilid I  Beyrut: Dar al-Fikr, t.th
Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Dalam Islam. Cet. IX; Yogyakarta: UII-Press Yogya, 2000
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995)
Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi kemandulan. Bandung: Mizan, 1997
Hasan, M. Ali, Masail Fiqhiyah al-Hadistah Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam. Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
Hawari, Dadang. Ilmu Kedokteran jiwa dan Kesehatan Jiwa. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz I  Beyrut: Dar al-Fikr, [t.th]
Majelis Ulama Indonesia, Tuntunan Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia. Jakarta: Sekretariat MUI, 1986
Madjid, Nurcholish, Masyarakat Relegius. Jakarta: Paramadina, 1997
Mudhar, Muhammad Atho, Fatwa-Fatwa Majlis Ulama Indonesia, Jakarta: INIS, 1993
Nasir, M. dan Elza Peldi Taher, Agama dan Dialog Antar Peradaban. Jakarta: Paramadina, 1997
Al-Naysabury, Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Juz IX. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah Libanon, 1415 H/1994 M
Ramulyo,Moh. Idris, Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara: 1994
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Ditjen Binpera Islam Depag R.I, 2001
Usman, Suparman, Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia. Semarang: Saudara, 1995

*Mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Ambon..
[1]QS. Al-Hujarat (49): 13.
[2] Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara: 1994), h. 194.
[3] Usman Suparman, Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia (Semarang: Saudara, 1995), h. 55-56.
[4]Ibid, h. 57-58.
[5]M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al-Hadistah Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 14.
[6]Majelis Ulama Indonesia, Tuntunan Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia (Jakarta: Sekretariat MUI, 1986), h. 71.
[7]Dalam hal ini yaitu perkawinan bertujuan  untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,  dan rahmah.
[8]Ibid., h. 12.
[9]Muhammad Atho’ Mudhar, Fatwa-Fatwa Majlis Ulama Indonesia (Jakarta: INIS, 1993),h. 103.
[10]M. Nasir dan Elza Peldi Taher, Agama dan Dialog Antar Peradaban (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 100.
[11]Maksud dari maslahah ‘ammah adalah perkawinan seharusnya membuat keluarga dan masyarakat merasa tentram, tetapi sebaliknya perkawinan beda agama dapat membuat problematika dalam keluarga terutama dalam individu pribadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
[12]Ibid.,h. 101.
[13]Dadang Hawari, Ilmu Kedokteran jiwa dan Kesehatan Jiwa (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 207-209.
[14]Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), h. 644.
[15]Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Cer. IX; Yogyakarta: UII-Press Yogya, 2000), h. 5.
[16]Nurcholish Madjid, Masyarakat Relegius (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 100.
[17]Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi kemandulan (Bandung: Mizan, 1997), h. 52-53.
[18]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Ditjen Binpera Islam Depag R.I, 2001), h. 100.
[19]Dadang Hawari, op. cit., h. 217-218.
[20]Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Juz IX. (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah Libanon, 1415 H/1994 M), h. 31.
[21]Abu Daud, Sunan Abu Daud, Jilid I (Beyrut: Dar al-Fikr, [t.th]), h. 454. Lihat pula Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz I  (Beyrut: Dar al-Fikr, [t.th]), h. 597.