SKRIPSI DEWI Part 4
KATA PENGANTAR
Rasa syukur yang dalam saya sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Pemurah, karena berkat kemurahanNya makalah ini dapat kami selesaikan
sesuai yang diharapkan.Dalam makalah ini kami membahas Pengaruh Nikah
Beda Agama Terhadap Keluarga, sebagai salah satu tugas mata pelajaran
Dirosah Islamiah.
Dalam proses penyusunan makalah ini, tentunya kami mendapatkan
bimbingan, arahan, koreksi dan saran, untuk itu rasa terima kasih yang
dalam-dalamnya pihak yang membantu. Demikian makalah ini kami buat
semoga bermanfaat,
Jakarta, 4 Maret 2016
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA MUTIARA………………………………………………. i
KATA PENGANTAR……………………………………….….. ii
DAFTAR ISI……………………………………………………… iii
BAB I PENDAHULUAN
A.Latar Belakang ………………………………………… 1
B.Rumusan masalah ……………………………………… 2
C.Tujuan Penulisan ………………………………………. 3
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Pernikahan .................................................... 4
B. Hukum Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam…… 6
C. Perkawinan beda Agama menurut hukum Negara……… 11
BAB III PEMBAHASAN
A. Pernikahan Beda Agama yang ada pada saat ini ……… 13
B. Pengaruh Nikah Beda Agama terhadap Keluarga…….. 14
BAB IV PENUTUP
A.Simpulan ………………………………………………… 17
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
”Cinta itu buta," begitu kata penyair asal Inggris, William Shakespeare.
Ungkapan yang sangat masyhur itu memang kerap terbukti dalam kehidupan
sehari-hari. Bahkan, terkadang sampai melupakan aturan agama. Saat ini,
tak sedikit umat Muslim yang karena "cinta" berupaya sebisa mungkin
untuk menikah dengan orang yang berbeda agama. "Tolong dibantu... Saya
benar-benar serius untuk melakukan nikah beda agama. Saya benar-benar
pusing harus bagaimana lagi," tulis seorang wanita Muslim pada sebuah
laman.
Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai
penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk
suatu keluarga atau rumah tangga.
Dalam membentuk suatu keluarga tentunya memerlukan suatu komitmen yang
kuat diantara pasangan tersebut. Sehingga dalam hal ini Undang-undang
Perkawinan No.1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa suatu
perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan.
Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal
yang sangat penting dalam UU No. 1 Tahun 1974, sehingga penentuan boleh
tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti
juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak
boleh pula menurut hukum negara. Jadi dalam perkawinan berbeda agama
yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama.
Perkawinan beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut akidah dan
hukum yang sangat penting bagi seseorang. Hal ini berarti menyebabkan
tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan
tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya
masing-masing.
Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu
terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas
dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak
diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Tetapi ternyata perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan
terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga
negara Indonesia yang pluralis agamanya. Banyak kasus-kasus yang terjadi
didalam masyarakat, seperti perkawinan antara artis Jamal Mirdad dengan
Lydia Kandau, Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo, Yuni Shara dengan
Henri Siahaan, Adi Subono dengan Chrisye, Ari Sihasale dengan Nia
Zulkarnaen, Dedi Kobusher dengan Kalina, Frans dengan Amara, Sonny
Lauwany dengan Cornelia Agatha, dan masih banyak lagi.
Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat,
seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah
secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur
dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambivalensi
pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila
tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor
Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang
dilakukan diluar negeri.
Dari kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap perkawinan
berbeda agama, menurut aturan perundang-undangan itu sebenarnya tidak
dikehendaki. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis mencoba
memberikan pendapat tentang Pengaruh Nikah Berbeda Agama Menurut
terhadap Keluarga
B.Rumusan Masalah
1. Apakah yang dimaksud dengan Pernikahan ?
2. Apakah Hukum Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam ?
3. Apakah Hukum Nikah Beda Agama Menurut Hukum Negara?
4. Bagaimana kondisi Nikah Beda Agama saaat ini ?
5 Bagaimana Pengaruh Nikah Beda Agama terhadap Keluarga ?
C.Tujuan Penulisan
1. Ingin mengetahui yang dimaksud dengan Pernikahan
2. Ingin mengetahui Hukum Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam
3. Ingin mengetahui Hukum Nikah Beda Agama Menurut Hukum Negara
4. Ingin mengetahui Bagaimana kondisi Nikah Beda Agama saaat ini
5 Ingin mengetahui Pengaruh Nikah Beda Agama terhadap Keluarga
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian Pernikahan
Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa Indonesia sering
diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut istilah syariat Islam
adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki – laki dan perempuan
yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi
hak dan kewjiban antara kedua insan.
Hubungan antara seorang laki – laki dan perempuan adalah merupakan
tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan
hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki –
laki dn perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa
keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki – laki maupun
perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang
berada disekeliling kedua insan tersebut.
Berbeda dengan pergaulan antara laki – laki dan perempuan yang tidak
dibina dengan sarana pernikahan akan membawa malapetaka baik bagi kedua
insan itu, keturunannya dan masyarakat disekelilingnya. Pergaulan yang
diikat dengan tali pernikahan akan membawa mereka menjadi satu dalam
urusan kehidupan sehingga antara keduanya itu dapat menjadi hubungan
saling tolong menolong, dapat menciptkan kebaikan bagi keduanya dan
menjaga kejahatan yang mungkin akan menimpa kedua belah pihak itu.
Dengan pernikahan seseorang juga akan terpelihara dari kebinasaan hawa
nafsunya.
Allah SWT berfirman dalam surat An – Nisa Ayat 3 sebagai berikut :
“ Maka kawinilah wanita – wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan brlaku adil maka
(kawinilah) seorang saja .” (An – Nisa : 3).
Ayat ini memerintahkan kepada orang laki – laki yang sudah mampu untuk
melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil
didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan
lain – lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa
islam memperbolehkan poligami dengan syarat – syarat tertentu.
Menurut pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud
perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sedangkan di dalam ketentuan pasal-pasal KUH Perdata, tidak memberikan
pengertian perkawinan itu. Oleh karena itu untuk memahami arti
perkawinan dapat dilihat pada ilmu pengetahuan atau pendapat para
sarjana. Ali Afandi mengatakan bahwa “perkawinan adalah suatu
persetujuan kekeluargaan”.[1] Dan menurut Scholten perkawinan adalah
”hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup
bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara”.[2]
Jadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya
dalam hubungan-hubungan perdata. [3] Hal ini berarti bahwa undang-undang
hanya mengakui perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah, berarti
perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, sedang syarat-syarat serta peraturan agama
tidak diperhatikan atau dikesampingkan.
Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum
Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan
gholiidhzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah.
Jadi perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria
dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga yang kekal.
Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum Perkawinan adalah hukum yang
mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan,
beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan
perkawinan tersebut.
B. Hukum Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam
Seringkali kita jumpai pertanyaan “apa hukumnya bila nikah beda agama,
baik yg laki-laki atau perempuannya yg muslim, apa sah atau tidak
menurut Islam ?”. Pertanyaan ini sering muncul terutama ketika kita
berada di sebuah negara yang mayoritas penduduknya non muslim.
Ada 2 jenis menikah beda agama:
1. Perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam
2. Laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan non-Islam
1.Perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam
Hukum mengenai perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki
non-Islam adalah jelas-jelas dilarang (haram). Dalil yg digunakan untuk
larangan menikahnya muslimah dengan laki-laki non Islam adalah Surat Al
Baqarah(2):221
“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik
walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran.”
Jadi, wanita musliman dilarang atau diharamkan menikah dengan non
muslim, apapun alasannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Alquran
di atas. Bisa dikatakan, jika seorang muslimah memaksakan dirinya
menikah dengan laki-laki non Islam, maka akan dianggap berzina.
2.Laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan non-Islam
Pernikahan seorang lelaki Muslim dengan perempuan non muslim terbagi atas 2 macam:
a. Lelaki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab.
Yang dimaksud dg Ahli Kitab di sini adalah agama Nasrani dan Yahudi
(agama samawi). Hukumnya boleh, dengan dasar Surat Al Maidah(5):5
“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan)
orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu
halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang
menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan
wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi
Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan
maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula)
menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman
(tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di
hari akhirat termasuk orang-orang merugi.”
b. Lelaki Muslim dengan perempuan non Ahli Kitab.
Untuk kasus ini, banyak ulama yg melarang, dengan dasar Al Baqarah(2):222
“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik
walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran.”
Banyak ulama yg menafsirkan bahwa Al Kitab di sini adalah Injil dan
Taurat. Dikarenakan agama Islam, Nasrani dan Yahudi berasal dari sumber
yg sama, agama samawi, maka para ulama memperbolehkan pernikahan jenis
ini. Untuk kasus ini, yg dimaksud dengan musyrik adalah penyembah
berhala, api, dan sejenisnya. Untuk poin 2, menikah dengan perempuan
yang bukan ahli kitab, para ulama sepakat melarang.
Dari sebuah literatur, dapatkan keterangan bahwa Hindu, Budha atau
Konghuchu tidak termasuk agama samawi (langit) tapi termasuk agama
ardhiy (bumi). Karena benda yang mereka katakan sebagai kitab suci itu
bukanlah kitab yang turun dari Allah SWT. Benda itu adalah hasil
pemikiran para tokoh mereka dan filosof mereka. Sehingga kita bisa
bedakan bahwa kebanyakan isinya lebih merupakan petuah, hikmah, sejarah
dan filsafat para tokohnya.
Kita tidak akan menemukan hukum dan syariat di dalamnya yang mengatur
masalah kehidupan. Tidak ada hukum jual beli, zakat, zina, minuman
keras, judi dan pencurian. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran
Al-Karim, Injil atau Taurat. Yang ada hanya etika, moral dan nasehat.
Benda itu tidak bisa dikatakan sebagai kalam suci dari Allah yang
diturunkan melalui malaikat Jibril dan berisi hukum syariat. Sedangkan
Taurat, Zabur dan Injil, jelas-jelas kitab samawi yang secara kompak
diakui sebagai kitabullah.
Sementara itu, Imam Syafi’i dalam kitab klasiknya, Al-Umm,
mendefinisikan Kitabiyah dan non Kitabiyah sebagai berikut, “Yang
dimaksud dengan ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang
berasal dari keturunan bangsa Israel asli. Adapun umat-umat lain yang
menganut agama Yahudi dan Nasrani, rnaka mereka tidak termasuk dalam
kata ahlul kitab. Sebab, Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s. tidak diutus
kecuali untuk Israil dan dakwah mereka juga bukan ditujukan bagi
umat-umat setelah Bani israil.”
Sementara itu, para jumhur shahabat membolehkan laki-laki muslim
menikahi wanita kitabiyah, diantaranya adalah Umar bin Al-Khattab,
Ustman bin Affan, Jabir, Thalhah, Huzaifah. Bersama dengan para shahabat
Nabi juga ada para tabi`Insya Allah seperti Atho`, Ibnul Musayib,
al-Hasan, Thawus, Ibnu Jabir Az-Zuhri. Pada generasi berikutnya ada Imam
Asy-Syafi`i, juga ahli Madinah dan Kufah.
Yang sedikit berbeda pendapatnya hanyalah Imam Malik dan Imam Ahmad bin
Hanbal, dimana mereka berdua tidak melarang hanya memkaruhkan menikahi
wanita kitabiyah selama ada wanita muslimah.
Pendapat yang mengatakan bahwa nasrani itu musyrik adalah pendapat Ibnu
Umar. Beliau mengatakan bahwa nasrani itu musyrik. Selain itu ada Ibnu
Hazm yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih musyrik dari orang yang
mengatakan bahwa tuhannya adalah Isa. Sehingga menurut mereka menikahi
wanita ahli kitab itu haram hukumnya karena mereka adalah musyrik.
Namun jumhur Ulama tetap mengatakan bahwa wanita kitabiyah itu boleh
dinikahi, meski ada perbedaan dalam tingkat kebolehannya. Namun
demikian, wanita muslimah yang komitmen dan bersungguh-sungguh dengan
agamanya tentu lebih utama dan lebih layak bagi seorang muslim dibanding
wanita ahlul kitab. Juga apabila ia khawatir terhadap akidah anak-anak
yang lahir nanti, serta apabila jumlah pria muslim sedikit sementara
wanita muslimah banyak, maka dalam kondisi demikian ada yang berpendapat
haram hukumnyapria muslim menikah dengan wanita non muslim.
Secara ringkas hukum nikah beda agama bisa kita bagi menjadi demikian :
1. Suami Islam, istri ahli kitab = boleh
2. Suami Islam, istri kafir bukan ahli kitab = haram
3. Suami ahli kitab, istri Islam = haram
4. Suami kafir bukan ahli kitab, istri Islam = haram
Dibolehkannya laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab namun
tidak sebaliknya karena laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, berkuasa
atas isterinya, dan bertanggung jawab terhadap dirinya. Islam menjamin
kebebasan aqidah bagi isterinya, serta mlindungi hak-hak dan
kehormatannnya dengan syariat dan bimbingannya. Akan tetapi, agama lain
seperti nasrani dan yahudi tidak pernah memberikan jaminan kepada isteri
yang berlainan agama.
C. Perkawinan beda Agama menurut hukum Negara
Perkawinan di Indonesia diatur oleh UU No 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Berdasarkan UU tersebut perkawinan di definisikan sebagai
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dalam UU
yang sama diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendapat tentang Perkawinan beda Agama:
• Seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr.
Muhammad Daud Ali (alm.) menjelaskan dalam bukunya yang bejudul
“Perkawinan Antar Pemeluk Agama Yang Berbeda“.Perkawinan antara
orang-orang yang berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum
perkawinan yang benar menurut hukum agama dan Undang-undang Perkawinan
yang berlaku di tanah air kita. Untuk penyimpangan ini, kendatipun
merupakan kenyataan dalam masyarakat, tidak perlu dibuat peraturan
tersendiri, tidak perlu dilindungi oleh negara. Memberi perlindungan
hukum pada warga negara yang melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan Pancasila sebagai cita hukum bangsa dan kaidah fundamental negara
serta hukum agama yang berlaku di Indonesia, pada pendapat saya selain
tidak konstitusional, juga tidak legal.
• Prof. HM Rasjidi, menteri agama pertama RI, dalam artikelnya di
Harian Abadi edisi 20 Agustus 1973, menyorot secara tajam RUU Perkawinan
yang dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan: “Perbedaan karena kebangsaan,
suku, bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan
keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan
Pasal dalam RUU tersebut jelas ingin mengadopsi Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia pasal 16 yang menyatakan: “Lelaki dan wanita yang sudah
dewasa, tanpa sesuatu pembatasan karena suku, kebangsaan dan agama,
mempunyai hak untuk kawin dan membentuk satu keluarga. Mereka mempunyai
hak yang sama dengan hubungan dengan perkawinan, selama dalam perkawinan
dan dalam soal perceraian.”
khusus tentang pasal 16 tersebut, Hamka menulis kesimpulan yang sangat
tajam: “Oleh sebab itu dianggap kafir, fasiq, dan zalim, orang-orang
Islam yang meninggalkan hukum syariat Islam yang jelas nyata itu. lalu
pindah bergantung kepada “Hak-hak Asasi Manusia” yang disahkan di
Muktamar San Francisco, oleh sebagian anggota yang membuat “Hak-hak
Asasi” sendiri karena jaminan itu tidak ada dalam agama yang mereka
peluk.
BAB III
PEMBAHASAN
A. Pernikahan Beda Agama yang ada pada saat ini
Meskipun sudah dilarang, perkawinan beda agama masih terus dilakukan.
Berbagai cara ditempuh, demi mendapatkan pengakuan dari Negara. ada
beberapa cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar
pernikahannya dapat dilangsungkan.
1. Pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan.
2. Salah satu dari calon pengantin baik laki-laki ataupun perempuannya
mengalah mengikuti agama pasangannya.lalu setelah menikah dia kembali
kepada agamanya.
3. Menikah diluar negri
Untuk perkawinan beda agama yang ada pada saat ini, mantan Menteri Agama
Quraish Shihab berpendapat agar dikembalikan kepada agama
masing-masing. Yang jelas dalam jalinan pernikahan antara suami dan
istri, pertama harus didasari atas persamaan agama dan keyakinan hidup.
Namun pada kasus pernikahan beda agama, harus ada jaminan dari agama
yang dipeluk masing-masing suami dan istri agar tetap menghormati agama
pasangannya. “Jadi jangan ada sikap saling menghalangi untuk
menjalankan ibadah sesuai agamanya
Pendapat berbeda disampaikan pengajar hukum Islam di UI Farida
Prihatini. Farida menegaskan bahwa MUI melarang perkawinan beda
agama.Pada prinsipnya, bukan hanya agama Islam. “Semua agama tidak
memperbolehkan kawin beda agama. Umatnya saja yang mencari
peluang-peluang. Perkawinannya dianggap tidak sah, dianggap tidak ada
perkwianan, tidak ada waris, anaknya juga ikut hubungan hukum dengan
ibunya. Farida jg menilai Pemerintah tidak tegas. Meskipun UU tidak
memperbolehkan kawin beda agama, tetapi Kantor Catatan Sipil bisa
menerima pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri.
Padahal,Kantor Catatan Sipil merupakan produk negara. Dengan demikian,
seharusnya yang dicatat KCS adalah sesuai dengan hukum Indonesia.
“Secara hukum tidak sah. Kalau kita melakukan perbuatan hukum di luar
negeri, baru sah sesuai dengan hukum kita dan sesuai dengan hukum di
negara tempat kita berada. Harusnya kantor catatan sipil tidak boleh
melakukan pencatatan,
B.Pengaruh Nikah Beda Agama terhadap Keluarga
Larangan perkawinan antarpemeluk agama yang berbeda itu agaknya
dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya sakinah dalam keluarga.
Bagaimana mendidik anak-anak mereka.karena pada dasarnya seorang anak
akan kebingungan untuk mengikuti ayahnya atau ibunya.Perkawinan baru
akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan
hidup antar suami dan istri, karena jangankan perbedaan agama,
perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara
suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan
perkawinan.
Landis (1954) menyebutkan bahwa pasangan yang ekstrim perbedaan
agamanya, seperti katolik–protestan, menciptakan banyak permasalahan
dalam penyesuaian pernikahan, meskipun ada juga sedikit dari mereka yang
sukses melewatinya. Chinitz dan Brown (dalam Boyle, 2002) menyebutkan
bahwa penyebab permasalahan pernikahan beda agama bukanlah perbedaan
agama, akan tetapi konflik tak terselesaikan dalam permasalahan
keagamaan. Dengan demikian, bila permasalahan keagamaan dapat diatasi,
pernikahan beda agama dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dibuktikan
dengan adanya pasangan tertentu yang dapat melewati pernikahan ini
dengan sukses.
Bossard & Boll (1957) menyebutkan bahwa anak dalam keluarga berbeda
agama memiliki potensi masalah. Ketika lahir, penentuan anak akan
dibesarkan dalam agama mana dapat menjadi masalah. Selain itu, keluarga
besar dari masing-masing pasangan umumnya terlibat dalam memperebutkan
agama anak. Beranjak usia, anak yang telah menjadi remaja dapat
mengalami kebingungan dalam menentukan agamanya. Misalkan kedua orang
tua adalah figur yang sama baik di mata anak, anak akan tidak enak hati
bila harus memilih salah satu dari agama yang dianut orang tuanya
(Viemilawati, 2002).
Pernikahan beda agama dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang, baik
secara psikologis maupun religius, baik itu terhadap pasangan maupun
anak. Pasangan adalah subyek dari pernikahan beda agama. Namun demikian,
anak akan terkena dampaknya. Thomas (dalam Blood, 1969) melaporkan
bahwa kebanyakan anak dari pernikahan beda agama hanya sedikit atau
tidak mendapatkan pendidikan agama dan identitas agama dari kedua orang
tuanya. Djajasinga (2001) menemukan bahwa anak-anak ini menunjukkan
pencapaian dimensi kepercayaan, intelektual, dan konsekuensial yang
baik, namun pencapaian dimensi ritual dan eksperiensial kurang baik.
Viemilawati (2002) menemukan bahwa mereka memiliki keyakinan terhadap
Tuhan yang baik, memandang penting berbuat baik terhadap sesama namun
ritual tidak wajib dilakukan.
Ada penelitian yang menemukan dampak negatif pernikahan ini terhadap
kehidupan beragama anak, ada juga yang tidak menemukannya. Hal ini
terungkap dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan
pendekatan kualitatif. Dengan demikian, gambaran yang didapatkan
bersifat individu. Sebaliknya, gambaran besar populasi anak dari
pernikahan berbeda agama belum pernah didapatkan. Oleh karena itu,
peneliti mencoba untuk mendapatkan gambaran atau pola umum konsekuensi
religius pernikahan ini terhadap anak melalui pendekatan kuantitatif.
Pernikahan beda agama dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang dari
sisi psikologis. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh keluarga yang
di dalamnya terdapat perbedaan agama antara pasangan. Mulai dari konflik
antara pasangan, konflik dengan orang-orang di luar pasangan, penentuan
agama anak dan cara anak dibesarkan. Tantangan terakhir merupakan
permasalahan yang paling melibatkan emosi karena menyangkut kepentingan
banyak pihak dan hal prinsipil.
Proses dibesarkan dalam pernikahan beda agama menjadi pengalaman negatif
bagi anak bila mereka mengalami perlakuan negatif dari orang tua dan
keluarga besar. Sebagian anak tidak ingin menjadi bagian dari agama
apapun ketika dewasa karena mengalami banyak konflik emosional semasa
dibesarkan (Duvall & Miller, 1985; Blood, 1969). Apabila pengalaman
ini berlangsung lama, maka akan ada dampak terhadap kesejahteraan
psikologisnya, terutama dalam hal penerimaan diri. Selama ini belum
pernah diteliti spengaruh jangka panjang pernikahan beda agama
BAB III
PENUTUP
A.Simpulan
• Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa Indonesia
sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut istilah syariat
Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki – laki dan
perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut
terjadi hak dan kewjiban antara kedua insan.
• Ada 2 jenis menikah beda agama menurut islam:
1. Perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam
2. Laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan non-Islam
• Perkawinan di Indonesia diatur oleh UU No 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Berdasarkan UU tersebut perkawinan di definisikan sebagai
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dalam UU
yang sama diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Pernikahan beda agama dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang
dari sisi psikologis. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh keluarga
yang di dalamnya terdapat perbedaan agama antara pasangan. Mulai dari
konflik antara pasangan, konflik dengan orang-orang di luar pasangan,
penentuan agama anak dan cara anak dibesarkan. Tantangan terakhir
merupakan permasalahan yang paling melibatkan emosi karena menyangkut
kepentingan banyak pihak dan hal prinsipil
DAFTAR PUSTAKA
Al-Jashshash, Ahkâm al-Qur'an (Beirut: Dar al-Kitab al-`Araby, 1335 H).
Al-Tabari, Jâmi` al-Bayân fi Tafsîr al-Qur'an (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), II.
Ismatu Ropi, "Wacana Inklusif Ahl al-Kitab", dalam Paramadina: Jurnal Pemikiran Islam , Volume 1, Nomor 2 1999.
MTPPI, Tafsir Tematik al-Qur'an (Jogjakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah, 2000).
Muhammad Ghalib, Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya (Jakarta: Paramadina, 1998).
Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, VI.
Nurcholish Madjid, dkk., Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004).
Ruslani, Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2000).
Komentar
Posting Komentar